JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia melansir jumlah konsultan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam 4 tahun terakhir sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Beragam kebijakan yang diterbitkan pemerintah dinilai menjadi faktor utama meningkatnya jumlah konsultan di Tanah data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional LPJKN, jumlah badan usaha jasa konsultan pada 2018 mencapai tumbuh signifikan dibandingkan dengan posisi 2015 sebanyak Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo Peter Frans mengatakan bahwa jasa konsultansi bisa berkembang pesat berkat sejumlah kebijakan yang mendukung industri menjabarkan regulasi yang telah diterbitkan antara lain Undang-Undang Jasa Konstruksi Tahun 2017. Di samping itu, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat telah menerbitkan ketentuan terkait remunerasi minimal, segmentasi pelelangan, hingga pengaturan badan usaha jasa konsultansi asing."Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR telah melakukan langkah-langkah besar melalui kebijakan konseptual dan visioner, terutama dalam lingkup usaha jasa konstruksi," ujar Frans dalam acara Ulang Tahun Ke-40 Inkindo, Rabu 24/7/2019, JugaJasa Konsultansi Daerah Agar Pakai Billing Rate PusatPerda Terkait dengan Jasa Konstruksi & Konsultansi DinantiKementerian PUPR memang telah menerbitkan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Jasa regulasi tentang standar remunerasi minimal yang diatur dalam Permen PUPR No. 19 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No. 897 Tahun Surat Edaran Menteri PUPR No. 11 dan No 14 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Standar pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Jasa Konsultan bertumbuh, industri jasa konsultan, menurut Frans, masih memerlukan sejumlah menyebutkan bahwa konsultan dalam negeri perlu meningkatkan kapasitas agar bisa bersaing dengan konsiltan asing. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM menjadi agenda kata Frans, pembangunan di Indonesia perlu juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan kepada para tenaga ahli agar dapat memberi daya saing terhadap konsultang samping itu, Frans menilai diperlukan perlu regulasi setingkat undang-undang yang mengatur industri jasa konsultansi. Regulasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan melindungi para konsultan nasional agar dapat bersaing dengan asing dan siap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Bisniscom, JAKARTA — Kalangan konsultan optimis pembangunan infrastruktur di 2016 akan lebih baik dari tahun ini setelah adanya terobosan regulasi pemerintah yang semakin memperbaiki iklim usaha di bidang konstruksi dan konsultansi. Ketua Umum Ikatana Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Raharjo mengatakan, kalangan konsultan sangat mengapresiasi penerbiatan Peraturan

Satelit Telkom - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIABALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPENGUMUMAN PENGADAANJASA KONSULTAN TEKNIS PENDAMPINGAN PROYEK KPBU SATELIT MULTIFUNGSI PEMERINTAHPanitia Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia BP3TI mengundang Badan Hukum Nasional dan Asing untuk mengikuti prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Jasa Konsultan KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah “Jasa Konsultan”. Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa lingkup Jasa Konsultan meliputiTahap 1 Menyiapkan kajian teknis yang menjadi bagian dari kajian akhir prastudi kelayakan yang komprehensif untuk Proyek Satelit Multifungsi, yang antara lain terdiri dari kajian supply & demand atas satelit, space segment, ground segment, spektrum frekuensi dan slot orbit, peluncuran, gateway/hub, tingkat kualitas layanan, serta dampak sosial dan 2 Memberikan masukan terkait aspek teknis dalam rangka memperoleh persetujuan-persetujuan dari para pemangku kepentingan yang diperlukan bagi Proyek Satelit Multifungsi seperti, namun tidak terbatas pada, jaminan pemerintah dan skema pembayaran ketersediaan 3 Mendampingi PJPK dalam proses transaksi Proyek Satelit Multifungsi yaitu pengadaan badan usaha yang meliputi tahap pra-kualifikasi, pemilihan, evaluasi, dan penandatanganan peserta pengadaan Jasa konsultan adalah sebagai berikutBadan Usaha / KSO memiliki pengalaman pada pekerjaan penyusunan Kajian Kelayakan Teknis Proyek High Throughput Satellite di tingkat internasional;Badan Usaha / KSO memiliki pengalaman pada pekerjaan Pengadaan Proyek Satelit di tingkat Internasional;Badan Usaha / KSO melampirkan Surat Penyataan bahwa apabila terpilih sebagai Konsultan Teknis Pendampingan Proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah, Badan Usaha / KSO dan afiliasinya tidak akan menjadi peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Satelit Multifungsi Usaha Asing dapat menjadi peserta dengan cara melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain;Saat ini lelang memasuki tahapan Prakualifikasi, dengan jadwal pemasukan dokumen prakulifikasi adalah dari tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 17 Januari 2018 Persyaratan dan jadwal lelang selengkapnya dapat dilihat sebagaimana tersedia dalam sisem elektronik pengadaan pemerintah melalui alamat 28 Desember 2017Panitia PengadaanJasa Konsultan Teknis Pendampingan Proyek KPBU Satelit Multifungsi PemerintahBalai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan InformatikaKementerian Komunikasi dan InformatikaSEKRETARIATAlamat Wisma Kodel Lantai 6 JL. Rasuna Said JakartaTelepon 021-31936590PIC Aradea +6281234563575, Elvanno +6281297639418 elva001 Syaratikut Tender Proyek - Pada artikel kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang persyaratan Konsultan Arsitek atau Kontraktor untuk bisa mengikuti Tender Proyek dari Pemerintah, informasi ini berdasarkan persyaratan mengikuti Tender yang ada pada Website LPSE Jawa Tengah. Setelah kami coba teliti lebih lanjut antara tender-tender yang tersedia, persyaratan yang ada kurang lebih sama. ^{Persoalan-persoalan itu harus segera dibenahi untuk menciptakan peluang pekerjaan lebih luas lagi di bidang penyedia jasa konsultan ...Jakarta ANTARA - Pandemi COVID-19 yang berlangsung 2 tahun lebih memukul hampir seluruh sendi ekonomi termasuk di sektor jasa konsultasi sebagai akibat terhambat dan terhentinya sejumlah pembangunan fisik. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo sebagai organisasi tertua yang mewadahi konsultan di Indonesia bahkan mencatat anggotanya turun 30 persen dari sebelum krisis menjadi tinggal sekitar badan usaha. Padahal jasa konsultasi merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik untuk strata S-1 ke atas. Menurut Ketua Inkindo Peter Frans, selama pandemi banyak dari anggota yang terpaksa menutup usahanya atau beralih ke usaha lain akibat pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ketika itu. Namun pada tahun 2022, penyedia jasa konsultasi konstruksi kembali bergairah seiring dengan kian menurunnya kasus aktif COVID-19. Apalagi pemerintah kembali meningkatkan belanja infrastruktur pada tahun anggaran 2023 menjadi Rp367,7 triliun hingga Rp417,7 triliun dibanding pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp406,1 triliun dan Rp365,8 triliun. Meski di tengah bayang-bayang krisis global, khususnya pangan dan energi, pada 2023 akibat perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina, jasa konsultasi nasional dipastikan kembali bangkit seiring naiknya belanja infrastruktur. Penyedia jasa konsultan di Tanah Air mengambil tempat hampir setiap pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN/ APBD baik sebagai perencana maupun pengawas. Sebagian lagi berkiprah dalam pembangunan yang dibiayai swasta dan beberapa lainnya bermitra dengan asing di proyek-proyek pembangunan yang dibiayai pinjaman luar negeri. Namun, yang jelas mayoritas penyedia jasa konsultan lebih banyak bergantung kepada proyek-proyek fisik yang dibiayai pemerintah sehingga ketika pemerintah mengembangkan pembangunan skala besar seperti proyek MRT, LRT, dan kereta cepat, itu menjadikan angin segar. Tak hanya itu, peluang besar juga didapat ketika pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara IKN yang tentunya membutuhkan banyak disiplin ilmu baik dari aspek lingkungan, konstruksi, bahkan teknologi informasi. Anggota Hipmi Jaya mengirimkan material untuk pembangunan rumah pekerja di Ibu Kota Negara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA/Ganet Dirgantoro Peluang Berdasarkan pengalaman pada puncak pandemi COVID-19, banyak dari penyedia jasa konsultan yang tidak siap dengan perubahan yang demikian cepat terutama menimpa konsultan kecil di berbagai daerah. Kondisi demikian pada akhirnya membuat banyak penyedia jasa konsultan yang terpuruk. Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan, Hubungan Internasional, dan Pengembangan Pasar Luar Negeri Inkindo Erie Heryadi membenarkan lambatnya anggota beradaptasi terkait perubahan yang demikian cepat di tengah pandemi membuat banyak kehilangan peluang. Bagi asosiasi itu, ada dua hal yang harus dilakukan yakni ke dalam melakukan pembinaan dan kompetensi bagi anggota serta keluar memperkuat hubungan kelembagaan terutama dengan pemerintah terutama terkait regulasi. Sebagai contoh regulasi penerapan online single submission OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik meski dalam praktiknya masih banyak yang perlu dijabarkan lebih detail untuk menciptakan iklim berusaha bagi penyedia jasa konsultasi. Payung hukum yang lebih baik juga dibutuhkan terkait dengan banyaknya proyek yang didukung pinjaman luar negeri. Dapat dipastikan hal itu ikut membawa konsultan asing terlibat di dalamnya meski dari segi keunggulan konsultan dalam negeri juga tidak kalah. Setidaknya konsultan di dalam negeri memiliki keunggulan terkait dengan kearifan lokal dan pemanfaatan sumber daya di dalam negeri. Ini juga yang membuat pemerintah mewajibkan konsultan asing untuk bermitra dengan konsultan di dalam negeri. Hanya saja memang tidak semua konsultan di dalam negeri memiliki kemampuan bermitra dengan asing. Hanya konsultan dengan kualifikasi tertentu yang sanggup bermitra dengan demikian menjadi kewajiban bagi wadah seperti inkindo untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Pekerjaan penataan kembali pantai Ketapang di Kabupaten Tangerang, Banten. ANTARA/ Ganet Dirgantoro Pekerjaan Rumah Seiring dengan masifnya pembangunan di Indonesia, hal ini membuat penyedia jasa konsultasi memiliki peranan penting. Apalagi pekerjaan yang tercantum dalam anggaran pemerintah ke depan tidak semata-mata fisik saja tetapi banyak juga nonfisik. Sebagai contoh pekerjaan normalisasi Ciliwung, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan fisik seperti pembangunan turap, tetapi juga program nonfisik untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran. Semua itu tentunya membutuhkan peran konsultan. Persoalannya untuk penyedia jasa konsultan nonfisik sejauh ini belum ada lembaga yang memberikan registrasi. Saat ini yang tersedia baru konsultan yang bergerak di bidang konstruksi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Terkait hal itu Inkindo sudah melakukan mediasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencana Pembangunan Nasional Bappenas agar dapat memberikan registrasi untuk penyedia jasa konsultan non fisik. Apabila kebijakan ini sudah diterapkan organisasi tersebut, maka sebagai asosiasi akan lebih mudah memberikan sertifikasi kepada anggotanya yang selama ini memberikan layanan non-konstruksi. Persoalan lain adanya persyaratan modal minimal padahal anggota organisasi profesi itu bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang pelaksanaan pekerjaan kontraktor dalam arti struktur organisasinya lebih sederhana hanya terdiri atas tenaga ahli dan staf. Perusahaan penyedia jasa konsultasi, menurut Peter Frans, hanya menjual ide dan pemikiran sehingga terkait kebijakan modal minimal itu diharapkan pemerintah memberikan fleksibilitas untuk penerapannya. Tak hanya itu pekerjaan rumah lainnya yang juga harus diperhatikan, yakni kewajiban untuk masuk ke dalam zona perkantoran. Padahal anggota organisasi itu di daerah sebagian besar menjalankan pekerjaannya dari rumah atau rumah merangkap sebagai kantor. Persoalan lain yang telah disampaikan kepada Kementerian PUPR terkait pengaturan billing rate untuk tenaga pendukung di lapangan seperti surveyor dan pengawas yang selama ini belum diatur sehingga kerap terjadi "banting-bantingan" harga di kalangan konsultan saat tender. Persoalan-persoalan itu harus segera dibenahi ke depan atau menjadi pekerjaan rumah ke depan untuk menciptakan peluang pekerjaan lebih luas lagi di bidang penyedia jasa konsultan terutama untuk proyek-proyek di daerah. Apalagi dalam penganggaran tahun 2023 akan lebih banyak kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang berada di daerah-daerah. Kendala di lapangan lebih banyak terkait persoalan administrasi sehingga sebenarnya tinggal regulasi cukup di tingkat menteri sudah dapat menciptakan iklim yang kondusif terhadap sektor ini. Editor Achmad Zaenal MEditor Achmad Zaenal M COPYRIGHT © ANTARA 2022} e7JBZw.

l4w3o54355.pages.dev/2

l4w3o54355.pages.dev/113

l4w3o54355.pages.dev/63

l4w3o54355.pages.dev/259

l4w3o54355.pages.dev/374

l4w3o54355.pages.dev/320

l4w3o54355.pages.dev/341

l4w3o54355.pages.dev/9

l4w3o54355.pages.dev/111

pemerintah mendatangkan konsultan ahli ke indonesia untuk proyek teknologi